InfoUmum

InfoUmum (4)

BANDUNG, DISDIK JABAR - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah berlalu. Pelaksanaan untuk semua tingkatan jenjang pendidikan diberlakukan secara online. Semua sekolah disibukkan dengan penjaringan administratif (ijazah, rapor, akta kelahiran, kartu keluarga, dan surat tanggung jawab mutlak orang tua) sebagai prasyarat utama diterima tidaknya calon peserta didik.

Sistem PPDB melalui konsep pemerataan kebermutuan pendidikan dengan sistem zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi nilai rapor/perlombaan adalah sebuah langkah positif yang cukup baik. Ini merupakan tantangan besar bagi sekolah dalam membentuk masa depan budaya sekolah itu sendiri. Dengan mengetengahkan lima prinsip PPDB, diharapkan secara masif pendidikan bermutu berkembang bersama. Non-diskriminatif melalui zonasi. Artinya, menitikberatkan pada fisik. Siapa dekat, dia yang dapat. Memberi peluang dalam pelayanan, tidak membeda-bedakan. Semua berhak dan berkesempatan mengenyam pendidikan dengan mendapatkan lokasi sekolah terdekat.  

Prinsip kedua, objektif. Artinya, apa adanya. Jika saja PPDB dijadikan tolok ukur sekolah maju dan bermutu maka harus ada pembeda yang berdampak bagi masyarakat. Pelaksanaan tes potensial sejak awal pendaftaran, akan menjadi media alternatif dalam menata perkembangan pendidikan di Jawa Barat. Yang pasti, sistem PPDB diberlakukan menyeluruh, budaya sekolah di seluruh Indonesia akan sama dan seragam. 

Tahun ajaran baru 2020/2021 mungkin akan sedikit berbeda. Apakah ada kegiatan pembelajaran di sekolah atau tetap di rumah? Memang, kondisi pandemi telah melahirkan beberapa kebijakan yang wajib diikuti semua unit instansi pendidikan dan masyarakat. Dalam kondisi pandemi yang belum usai, mungkin akan sangat rawan jika pembelajaran langsung di sekolah dinormalkan.

Ada tiga manajemen besar dalam mimpi penjaminan mutu sekolah. Semuanya bisa diawali dalam budaya PPDB untuk mencetak serta menghasilkan insan-insan terpelajar dan berbudaya, yaitu:

  • Manajemen 1. Keunggulan sekolah dengan mengedepankan prestasi bawaan (input) calon peserta didik dari sekolah sebelumnya, dengan mengabaikan reputasi calon peserta didik. 
  • Manajemen 2. Keunggulan sekolah dengan mengedepankan skill para calon peserta didik yang bagus, memiliki prestasi dan vokasi bagus.
  • Manajemen 3. Tidak mengunggulkan kemampuan, keadaan, skill, tapi baik dalam perilakunya.

Bagaimana kondisi budaya pendidikan di Indonesia? Mau memilih yang mana? Mencetak yang mana?

  1. Prestasi (gengsi masa lalu) diutamakan, perilaku atau sikap diabaikan, tidak menjadi topik pembicaraan. Tapi, jika ada yang buruk ditutupi.
  2. Skill teruji, tapi mengabaikan kondisi, perilaku kurang diperhatikan.
  3. Perilaku bagus, keadaan bagus, skill kurang (mencari potensi). Tapi, walau kurang optimal ada harapan bisa dikembangkan, yang penting punya semangat. Beri kesempatan, berharap akan berkembang.

Bersekolah merupakan kegiatan menikmati pembelajaran. Jadi, memang harus dipikirkan untuk masa depan. Terarah dan memberikan jaminan mutu yang baik dan berkualitas. Setiap daerah atau wilayah punya kebijakan yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan suatu kebijakan, local wisdom.

PPDB adalah kesempatan untuk meningkatkan derajat pendidikan. Semua elemen negeri diharapkan lebih empati dan simpati terhadap makna pendidikan. Karena, dalam pendidikan ada proses pembelajaran yang harus disikapi secara bijak berpengetahuan.

Pendidikan dipersiapkan secara matang, tidak dadakan. Prasyarat masuk sekolah pun mungkin bisa dilakukan lebih awal. Ini hanya sebuah aspirasi dari penulis untuk pendidikan di Indonesia. 

Contoh: Untuk pendaftaran masuk suatu sekolah, dilakukan satu semester sebelum tahun ajaran. Semua terdeteksi mau masuk ke sekolah mana. Sekolah yang dituju merekap dan menyeleksi, mulai dari administrasi, hasil  psikotes, rekomendasi awal (imtaq), dan lainnya. Jika semua ini bisa diselenggarakan serentak, setiap sekolah bisa mempersiapkan calon siswanya untuk menata pendidikan lebih awal, terarah, dan fokus. Tidak ada sisipan dan titipan kilat atau khusus. Jadi, ketika tahun ajaran dimulai, semua sudah siap dan sigap. 

Semua diawali dari PPDB yang berbudaya. Pendidikan formal, nonformal, dan informal adalah rumah budaya bagi anak negeri. Pilar penguat yang menopang mutu pendidikan emas yang gemilang. Poin penting dalam pendidikan era adaptasi pembiasaan baru adalah sebagai berikut:

  1. Meningkatnya keterampilan IT pendidik/orang tua yang menggiring peserta didik merdeka belajar dengan senang dan gembira serta apresiatif dan kreatif.
  2. Tumbuhnya rasa kagum peserta didik kepada pendidiknya yang kompeten di bidang IT karena membuat dirinya menambah pengetahuan walau tidak sempat bertatap muka.
  3. Meningkatnya kepercayaan diri peserta didik karena menerima respons positif dari pendidik berupa acungan jempol dan sanjungan saat dia (anak didik) mengetahui bahwa pekerjaannya diteliti dengan seksama oleh pendidik dalam deretan portofolio.

Perbedaan budaya memengaruhi setiap kebijakan. Pembelajaran dengan gaya modern sangat dinamis dan baik, tapi tetap etika dikedepankan. Inilah sejatinya kesantunan belajar sebagai harapan pendidikan yang berkualitas dan unggul. Berkarya memajukan negeri melalui pendidikan Indonesia yang lebih bergengsi.***

 

sumber: http://disdik.jabarprov.go.id/news/2248/sekolah-pembentuk-budaya-dan-karakter-dipilih-melalui-seleksi-ppdb


Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Covid-19, Satuan Pendidikan di Zona Kuning, Oranye dan Merah Dilarang Melakukan Pembelajaran Tatap Muka

Jakarta, Kemendikbud -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan Komisi X DPR RI mengumumkan rencana penyusunan Keputusan Bersama Empat Kementerian tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran dan Tahun Akademik Baru di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) secara virtual melalui webinar, Senin (15/06). Panduan yang disusun dari hasil kerjasama dan sinergi antar kementerian ini bertujuan mempersiapkan satuan pendidikan saat menjalani masa kebiasaan baru.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim mengatakan, “Prinsip dikeluarkannya kebijakan pendidikan di masa Pandemi Covid-19 adalah dengan memprioritaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat.”

Tahun ajaran baru bagi pendidikan anak usia dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di tahun ajaran 2020/2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Namun demikian, “Untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melanjutkan Belajar dari Rumah,” terang Mendikbud Nadiem Anwar Makarim, pada webinar tersebut.

Terkait jumlah peserta didik, hingga 15 Juni 2020, terdapat 94 persen peserta didik yang berada di zona kuning, oranye, dan merah dalam 429 kabupaten/kota sehingga mereka harus tetap Belajar dari Rumah. Adapun peserta didik yang saat ini berada di zona hijau hanya berkisar 6 persen.

Nadiem menegaskan, proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka bagi satuan pendidikan di kabupaten/kota dalam zona hijau dilakukan secara sangat ketat dengan persyaratan berlapis. Keberadaan satuan pendidikan di zona hijau menjadi syarat pertama dan utama yang wajib dipenuhi bagi satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka.

Persyaratan kedua, adalah jika pemerintah daerah atau Kantor Wilayah/Kantor Kementerian Agama memberi izin. Ketiga, jika satuan pendidikan sudah memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pembelajaran tatap muka. Keempat, orang tua/wali murid menyetujui putra/putrinya melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. “Jika salah satu dari empat syarat tersebut tidak terpenuhi, peserta didik melanjutkan Belajar dari Rumah secara penuh,” tegas Mendikbud.

Nadiem juga mengajak semua pihak termasuk seluruh kepala daerah, kepala satuan pendidikan, orang tua, guru, dan masyarakat bergotong-royong mempersiapkan pembelajaran di tahun ajaran dan tahun akademik baru. “Dengan semangat gotong-royong di semua lini, saya yakin kita pasti mampu melewati semua tantangan ini," kata Mendikbud. 

Panduan Pembelajaran Tatap Muka pada Zona Hijau

Di luar pelarangan yang berlaku di zona kuning, oranye, dan merah, tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan demikian, urutan pertama yang diperbolehkan pembelajaran tatap muka adalah pendidikan tingkat atas dan sederajat, tahap kedua pendidikan tingkat menengah dan sederajat, lalu tahap ketiga tingkat dasar dan sederajat. Itupun harus dilakukan sesuai dengan tahapan waktu yang telah ditentukan. “Namun, begitu ada penambahan kasus atau level risiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali,” terang Mendikbud.

Rincian tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau adalah:

  • Tahap I: SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, Paket C, SMP, MTs, Paket B
  • Tahap II dilaksanakan dua bulan setelah tahap I: SD, MI, Paket A dan SLB
  • Tahap III dilaksanakan dua bulan setelah tahap II: PAUD formal (TK, RA, dan TKLB) dan non formal.

 

Adapun sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau harus melaksanakan Belajar dari Rumah serta dilarang membuka asrama dan pembelajaran tatap muka selama masa transisi (dua bulan pertama). Pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan mengikuti ketentuan pengisian kapasitas asrama.

Selanjutnya untuk satuan pendidikan di zona hijau, kepala satuan pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan sesuai protokol kesehatan Kementerian Kesehatan. Kemendikbud akan menerbitkan berbagai materi panduan seperti program khusus di TVRI, infografik, poster, buku saku, dan materi lain mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pada fase pembelajaran tatap muka di zona hijau.

Penggunaan BOS serta BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) PAUD dan Pendidikan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19 dapat digunakan untuk mendukung kesiapan satuan pendidikan. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOS dan Permendikbud Nomor 20/2020 tentang Perubahan Petunjuk Teknis BOP PAUD dan Kesetaraan di masa kedaruratan Covid-19, dana dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Selain itu, dana BOS serta BOP PAUD dan Kesetaraan dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman, masker atau penunjang kebersihan dan kesehatan lainnya termasuk alat pengukur suhu tubuh tembak (thermogun).

Untuk pembayaran honor, dana BOS dapat digunakan membayar guru honorer yang tercatat pada data pokok pendidikan (Dapodik) per 31 Desember 2019, belum mendapatkan tunjangan profesi dan telah memenuhi beban mengajar termasuk mengajar dari rumah. Mengenai persentase penggunaannya, ketentuan pembayaran honor dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Khusus BOP PAUD dan Kesetaraan juga dapat digunakan untuk mendukung biaya transportasi pendidik. Selain itu, ketentuan persentase penggunaan BOP PAUD dan Kesetaraan dilonggarkan menjadi tanpa batas.

Adapun penggunaan BOS Madrasah dan BOP Raudhatul Athfal (RA) disesuaikan dengan petunjuk teknis yang sudah ditetapkan Kementerian Agama.

Sistem Pembelajaran di Lingkungan Perguruan Tinggi

Mengenai pola pembelajaran di lingkungan pendidikan tinggi pada Tahun Ajaran 2020/2021, Tahun Akademik Pendidikan Tinggi 2020/2021 tetap dimulai pada Agustus 2020 dan Tahun Akademik Pendidikan Tinggi Keagamaan 2020/2021 dimulai pada September 2020.

Metode pembelajaran pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring untuk mata kuliah teori. Sementara untuk mata kuliah praktik juga sedapat mungkin tetap dilakukan secara daring. Namun, jika tidak dapat dilaksanakan secara daring maka mata kuliah tersebut diarahkan untuk dilakukan di bagian akhir semester.

Selain itu, pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan direktur jenderal terkait. Kebijakan tersebut antara lain mencakup kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi serta tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik/vokasi serupa.

Unduh SKB Panduan Pembelajaran Tahun Akademik dan Ajaran Baru di Masa Pandemi Covid-19 

https://www.kemdikbud.go.id/main/files/download/d16ebb4e0e2245e

Jakarta, Kemendikbud — Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang biasanya digunakan untuk mendukung sekolah dalam menjalankan operasionalnya, kini juga dapat digunakan untuk mendukung kesehatan pendidik dan tenaga pendidik. Hal ini disampaikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen), Hamid Muhammad, saat menjadi narasumber Gelar Wicara RRI Pro 3 tentang Penggunaan Dana BOS dan BOP PAUD dan Kesetaraan di Masa Pandemi Covid-19 di Jakarta, Jumat (24/4/2020). “Tolong kepsek dan dinas pendidikan pantau terus kesehatan anak-anak dan guru-guru semua yang mendukung sekolah,” katanya.
 
Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, selama masa penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 yang ditetapkan Pemerintah Pusat, sekolah dapat menggunakan dana BOS Reguler dengan beberapa ketentuan.
 
Dalam Pasal 9 disebutkan pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau peserta didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran dari rumah. Sementara untuk pembiayaan administrasi kegiatan sekolah dapat digunakan untuk pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (disinfectant), masker atau penunjang kebersihan lainnya.
 
Hal tersebut, kata Hamid, karena di tengah kondisi darurat, kesehatan adalah hal mutlak yang harus dimiliki agar bisa menjalankan berbagai amanah pembelajaran, termasuk memastikan dana BOS digunakan sesuai peruntukannya.  Kemudian untuk semua sekolah yang sudah menerima dana BOS dipersilakan untuk langsung menggunakannya sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang sudah diatur sekolah dan disetujui dinas pendidikan. "Saya harap sekolah segera melaksanakan dan gunakan dana tersebut sesuai peruntukan yang ada sesuai hasil RKAS yang telah direvisi merujuk pada regulasi yang baru,” ucap Hamid.
 
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, Wardani Sugiyanto menyampaikan, pihaknya telah melakukan penyesuaian seiring dengan terbitnya Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020. Pada pencairan dana BOS tahap pertama, tutur Wardani, program yang tidak bisa berjalan seperti ujian akhir semester dan kegiatan pengawasan lainnya dialihkan dananya untuk kuota pulsa guru honorer, membayar honor guru honorer, serta penyiapan penanggulangan Covid-19 seperti pembelian masker, hand sanitizer, dan pengadaan tempat cuci tangan. “Sedangkan untuk pulsa kuota internet bagi siswa rencananya akan kami lakukan pada pencairan BOS tahap 2,” katanya.
 
Ketentuan penggunaan dana BOS Reguler dalam Permendikbud Nomor 19 Tahun 2020 berlaku sejak bulan April tahun 2020 sampai dengan dicabutnya penetapan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 oleh Pemerintah Pusat. Sejak itu, para Kepala Dinas Pendidikan di Jawa Tengah, termasuk Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, segera melakukan penyesuaian, yaitu berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah terkait perubahan RKAS.
 
“Kami melakukan perubahan RKAS yang lebih lanjut, diinput ke aplikasi. Misalnya dengan pengalihan dana ujian. Dananya tidak digunakan karena tidak ada pengawasan ujian, maka itu dialihkan untuk pencegahan Covid-19 seperti pembelian pulsa kuota internet untuk menunjang pembelajaran via daring. Proses ini dinilai lebih cepat,” tuturnya.  
 
Hamid menegaskan, dana BOS tidak dibenarkan untuk digunakan membeli sembako karena tidak tertulis dalam permendikbud yang baru. “Pengadaaan sembako untuk masyarakat menjadi kewenangan Kementerian Sosial (Kemensos). Jangan dipakai untuk (membeli) sembako,” imbuhnya.  
 
Kepada pihak penyedia barang dan jasa yang menanyakan alasan mengapa dana BOS 2019 belum dibayarkan oleh sekolah atau dinas pendidikan meskipun barang sudah diserahkan ke sekolah, Hamid menjelaskan bahwa hal tersebut bisa ditanyakan lebih lanjut ke dinas pendidikan provinsi/kabupaten/kota.
 
“Anggaran yang diperuntukkan di tahun 2019 namun tidak digunakan, harus dikembalikan ke negara. Sepengetahuan saya anggaran tahun lalu untuk BOS afirmasi dan kinerja mestinya dibelanjakan tahun lalu, tidak bisa digunakan tahun ini. Kecuali diizinkan oleh Kemenkeu, namun hal tersebut jarang terjadi,” ungkapnya.
 
Sementara untuk barang yang sudah diserahkan ke sekolah, Hamid menyarankan agar bisa tetap dimanfaatkan untuk mendukung pembelajaran peserta didik. “Cara pembayarannya harus dikoordinasikan dengan sekolah dan dinas pendidikan setempat,” pungkasnya.  (Denty. A/Aline)

Sumber : https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/percepatan-pemanfaatan-dana-bos-dilakukan-sejalan-dengan-protokol-kesehatan-covid19

Jakarta, Kemendikbud – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyiapkan lima strategi untuk menjalankan pembelajaran holistik demi mengembangkan sumberdaya manusia (SDM) Indonesia yang unggul. Salah satu indikator yang digunakan adalah peningkatan nilai Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia. PISA sebagai metode penilaian internasional merupakan indikator untuk mengukur kompetensi siswa Indonesia di tingkat global.

“Sesuai arahan Presiden, pengembangan sumberdaya manusia Indonesia (SDM) unggul harus bersifat holistik. Tidak hanya literasi dan numerasi, tetapi pendidikan karakter memiliki tingkat kepentingan yang sama,” kata Mendikbud usai mengikuti Rapat Kabinet Terbatas melalui konferensi video di Jakarta, Jumat (3/4/2020).

Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) mencatat, peringkat nilai PISA Indonesia berdasarkan survei tahun 2018 adalah: Membaca (peringkat 72 dari 77 negara), Matematika (Peringkat  72 dari 78 negara), dan Sains (peringkat 70 dari 78 negara). Nilai PISA Indonesia juga cenderung stagnan dalam 10--15 tahun terakhir.

Mendikbud menjelaskan lima strategi untuk meningkatkan nilai PISA Indonesia. Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah. Strategi ini dilakukan dengan memilih generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan mengembangkan marketplace bantuan operasional sekolah (BOS) online. "Marketplace BOS online bertujuan memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran,” imbuh Mendikbud.

Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Nantinya, Kemendikbud akan melaksanakan transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan generasi guru baru. Kemendikbud juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, akan dilakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.

Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), dan Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS). "Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar juga akan digunakan untuk mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik," ungkap Mendikbud.

Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk Dinas Pendidikan. Kemendikbud juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (education technology) kelas dunia, serta menggerakan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

"Dengan semua strategi ini diharapkan pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis,” tutup Mendikbud.

sumber: https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/04/mendikbud-siapkan-lima-strategi-pembelajaran-holistik